HARIANJEJAKNEWS.COM – Belakangan orang-orang pada kepo menohok kepemimpinan Gubernur Sulteng H.Rusdi Mastura.
Dugaan skandal jual beli jabatan eselon III dan IV jadi isyu yang terus dibumbui dan digoreng lewat media sosial dan media massa.
Nalarku bergumam, soal dugaan skandal jual beli jabatan dilingkungan Pemprov Sulteng kini telah bergulir menjadi politisasi isyu yang bermotif untuk mengganjal pencapaian visi misi terkait prigram reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Gubernur H.Rusdy Mastura.
Karenanya, tepat kiranya melalui kolom tulisan ini, saya ingin menyampaikan : “Lapor Pak Gub, Reformasi Birokrasi Terancam Gagal”.
Yaa, pencapaian visi misi reformasi birokrasi bakalan gagal, kalo politisasi isyu terkait dugaan skandal jual beli jabatan itu, dibiarkan bergulir kesana kemari tak kenal.batas ruang dan waktu.
Politisasi isyu soal dugaan jual beli jabatan dilingkungan Pemprov Sulteng itu, harus segera dihentikan, opini terkait opitimisme bakal terbangun nya reformasi birokrasi dilingkungan pemprov sulteng saatnya digelorakan, dan kerja tim investigasi bentukan Gubernur Sulteng didorong percepatannya, sehingga bisa memberikan rekomendasi untuk bahan pertimbangan kebijakan evaluasi yang akan dilakukan oleh Gubernur Sulteng.
Kita memang tidak bisa menutup mata, bahwa peristiwa pelantikan pejabat eselon IiI dan IV pada tanggal 28 mei 2022, telah meninggalkan sejumlah kecil fakta terkait penempatan sejunlah pejabat yang belum sepenuhnya didasarkan atas spesifikasi keilmuwan, senioritas kepangkatan, dll..dan tentu saja secuil fakta itu, kita harapkan dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan selanjutnya.
Kita juga dengan jujur harus bicara, bahwa atas adanya sedikit bukti transaksi via ATM dan bukti transkrip chat wa, menunjukan bahwa ada oknum, yang ikut menjanjikan penempatan ASN dalam sebuah jabatan, tetapi secuil fakta dan sedikit bukti ini, selain masih butuh klarifikas berbagai pihak , selebihnya tidak bisa kemudian, alias terlalu absurd kita asumsikan bahwa telah terjadi skandal jual beli jabatan dilingkungan pemprov sulteng.
Kita sepakat dan memberikan dukungan atas responsifitas Gubernur Sulteng yang langsung membentuk tim investigasi dan berjanji akan melakukan evaluasi dalam beberapa bulan kedepan.
Dan kita juga sampai saat ini masih menaruh harapan besar, bahwa disisa waktu periode kepemimpinan Gubernur H.Rusdi Mastura, akan terwujud reformasi dilingkungan pemprov sulteng.
Untuk mewujudkan ini, dibutuhkan dukungan perangkat daerah, termasuk suport teman-teman tenaga ahli yang selama ini bekerja mendampingi Gubernur H.Rusdi Mastura.
Bukankah impian kita terkait reformasi birokrasi itu sama ? Yakni terciptanya perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan dilingkungan Pemprov Sulteng, clear and clean dalam kebijakan pengelolaan kepegawaian, sehingga kedepan dapat
tercipta birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, semoga.
Penulis :
Irfan Denny Pontoh
Sekretaris Nasional Forum Pers Independent Indonesia
